Editorial: UU Pilkada, Ahok dan Umat Islam

Sumber

Riuh rendah sengketa soal pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Muaranya ada pada soal kepala daerah dipilih langsung ataukah dipilih oleh anggota DPRD. Persoalannya, apa manfaat dan mudharatnya bagi umat Islam?

Mari kita renungkan sebuah kisah dalam sejarah. Sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, umat Islam Indonesia mengalami kenyataan pahit. Hak mereka untuk menegakkan syariat Islam di negeri ini tiba-tiba direnggut dengan ancaman separatisme wilayah Indonesia Timur dan tipu daya kaum sekuler.

Setelah Hatta membawakan ancaman separatisme dari seorang opsir Jepang, yang ia “lupa siapa namanya,” Soekarno lalu membujuk para wakil Islam, dalam Panitia Sembilan PPKI, agar mau menghapus syariat Islam dan kepemimpinan Muslim dari UUD 1945 yang menjadi konstitusi dan memuat dasar negara.

Adalah Ki Bagus Hadikusumo yang sempat ngotot mempertahankan konsep “negara berdasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.” Namun akhirnya pimpinan Muhammadiyah itu luluh juga.

Melalui Kasman Singodimedjo, kader Muhammadiyah di PETA, Soekarno bisa meyakinkan Ki Bagus bahwa “Kalau situasi Indonesia sudah normal dan pemilu bisa digelar, pasti bangsa Indonesia setuju untuk menerapkan Syariat Islam karena umat Islam mayoritas.”

Sejarah terbukti berbeda dengan janji Soekarno. Berkali-kali pemilu digelar, tak pernah lagi penerapan syariat Islam masuk dalam konstitusi. Upaya memperjuangkannya selalu dijegal dengan berbagai cara. Bahkan mereka yang menyuarakannya selalu dicela tidak nasionalis.

Ada beberapa pelajaran dalam kasus bersejarah yang mulai dilupakan ini. Pertama, Islam tak pernah bisa tegak melalui kompromi dengan kaum kafir jenis apapun. Mengandalkan “gentlemen agreement” sebagaimana sikap husnuzhan Ki Bagus pada Soekarno cs terbukti keliru. Kaum sekuler tak pernah gentlemen kalau sudah terkait penegakan syariat Islam, segala cara mereka halalkan.

Kedua, Islam tak akan bisa tegak dengan undian suara di bilik-bilik demokrasi. Berkali-kali pemilu, sejak 1955 sampai 2014, partai Islam selalu gagal meraih kesempatan menegakkan Islam. Meski mereka tetap saja meraih peluang meraih kekuasaan terbatas untuk memperkaya diri.

Bahwa Islam adalah mayoritas di negeri ini adalah fakta. Tetapi bahwa banyaknya mereka seperti buih adalah kenyataan. Buih akan selalu turut kemana angin bertiup, tak pernah punya sikap jelas dan tegas. Banyaknya buih tak pernah menjadi kekuatan.

Kembali pada persoalan pilkada, tipe mana di antara dua yang menguntungkan bagi umat Islam? Jawabannya sama saja. Tidak percaya? Mari kita uji dengan contoh kasus Gubernur Jakarta, ibukota yang menjadi cerminan Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam tetapi dipimpin oleh seorang kafir.

Keresahan sebagian umat Islam menghadapi arogansi Ahok, pengganti Jokowi yang melenggang ke istana, adalah bukti bahwa menang jumlah tak berarti apa-apa jika kalah sistem. Kepercayaan diri Ahok menghadapi umat Islam, membuktikan firman Allah bahwa “Berapa banyak kaum yang sedikit bisa mengalahkan kaum yang banyak dengan seizin Allah.”

Sejarah pernah membuktikan, di negeri leluhur Ahok, pada era Dinasti Qing 4 juta orang kaum Manchu bisa memerintah 400 juta penduduk Cina yang mayoritasnya orang Han. Ahok pasti paham filosofi sejarah Tiongkok ini, bahkan mungkin ia mengambil ilham darinya.

Kemenangan Ahok membonceng Jokowi adalah dalam pertarungan pilkada langsung. Semua rakyat Jakarta yang mayoritas Islam sejak awal tahu siapa Ahok dan peluangnya menggantikan Jokowi. Toh Ahok tetap bisa melenggang, strategi ban serepnya sukses.

Hal yang sama juga tetap bisa terjadi dalam pilkada via DPRD. Siapa pemimpin daerah ditentukan oleh wakil  partai dengan segala macam kasak-kusuknya di belakang layar. Bisa jadi seandainya Ahok nomor 1 dan Jokowi nomor 2 pun ia tetap bisa menang.

Hampir tak ada bedanya pilkada langsung atau tak langsung. Money politic tetap ada, bedanya hanya pihak yang diuntungkan. Yang satu uang dihamburkan ke pemilih, yang satunya dipaketkan ke partai. Manapun yang dipakai, Islam tak bisa tegak karenanya.

Buat umat Islam, pilkada langsung dan tidak seperti Jabhah Nushrah dan ISIS di mata Amerika. Sama-sama tak memberikan manfaat, bahkan membahayakan kepentingannya. Sama saja, mau langsung atau perwakilan, hasilnya tetap sebuah rejim yang menyelisihi Islam.